Just another WordPress.com site

Studi Perhitungan Kompensasi untuk Pemulihan Kerusakan Lingkungan Sungai Barito Akibat Transportasi Batubara di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan

Transportasi angkutan batubara dengan tongkang di Sungai Barito, yang termasuk dalam jurisdiksi Kabupaten Barito Kuala, telah menyebabkan dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Dampak lingkungan yang terjadi berupa kerusakan fisik pada lingkungan buatan, dan degradasi (penurunan kualitas) lingkungan pada lingkungan alami. Kerusakan fisik yang terjadi berupa kerusakan dermaga, rumah/pemukiman, fasilitas transportasi air, dan fasilitas umum lainnya. Kerusakan ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi, dan selama periode 2009 – 2010 tercatat sebanyak 11 kecelakaan akibat transportasi tongkang batubara. Sementara degradasi pada lingkungan alami berupa peningkatan kekeruhan air, kendati demikian konsentrasi penyebab kekeruhan masih di bawah baku mutu.

Dampak ekonomi yang terjadi terkait dengan dampak kerusakan fisik. Banyak jaring insang hanyut  yang tersangkut dan rusak, sehingga nelayan terpaksa mengurangi lebar jaring yang ditebarkan. Pengurangan lebar tebar jaring ini tentu berdampak terhadap hasil tangkapan. Selain itu, olakan gelombang yang ditimbulkan oleh gerakan tongkang telah mengganggu kekuatan konstruksi karamba jaring apung. Adapun dampak sosial yang terjadi juga terkait dengan kecelakan yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan harta benda.

Keterbatasan data dan informasi tidak memungkinkan untuk mengukur dampak penting lain seperti dampak polusi udara akibat debu batubara yang diangkut kapal tongkang, persentase sumbangan kapal tongkang terhadap abrasi dan kekeruhan Sungai Barito, mengingat banyak factor lain di luar kapal tongkang yang menjadi penyebab. Oleh karena itu, ke depan perlu upaya pengkajian yang lebih dalam untuk menginventarisasi data dan informasi melalui beberapa metode analisis yang diperlukan.

Dampak-dampak tersebut umumnya bersifat negatif, dan merupakan eksternalitas bagi publik. Atas dasar itu perlu dilakukan valuasi ekonomi untuk menentukan seberapa besar kompensasi yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang menimbulkan dampak. Upaya valuasi ekonomi dilakukan dengan perkiraan yang sedekat mungkin sesuai dengan fakta di lapangan.Namun demikian masih banyak data dan informasi yang harus lebih digali melalui beberapa   perhitungan valuasi agar nilai kompensasi sangat akurat.

Berdasarkan hasil analisis atas variabel-variabel yang dapat diperoleh datanya, maka diperoleh nilai total Rp. 5.516.800.000,-. Nilai total tersebut terdiri dari kerugian pada sector perikanan Rp. 5.335.800.000,- dan kerugian karena kecelakaan Rp. 181.000.000,-.

Besaran nilai kompensasi yang harus ditanggung pihak-pihak yang menimbulkan dampak dikaitkan dengan volume batubara yang diangkut. Berdasarkan data, volume batubara yang diangkut adalah 3,028,667 ton. Oleh karena itu nilai kompensasi yang patut ditetapkan adalah Rp. 152 per ton batubara.

Nilai kompensasi tersebut dapat dipungut sebagai retribusi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Sehubungan dengan status nilai kompensasi sebagai retribusi, maka Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berkewajiban menyediakan fasilitas yang relevan untuk menunjang kelancaran transportasi batubara via Sungai Barito, seperti rambu-rambu pelayaran, petugas yang kompeten, dan sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat menerapkan retribusi terhadap kapal-kapal pengangkut batubara yang melintasi alur Sungai Barito karena usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Dana kompensasi lingkungan atau dana retribusi tersebut dapat dipergunakan pemerintah untuk biaya pemulihan lingkungan perairan di wilayah Kabupaten Batola, biaya operasi dan pemeliharaan sungai dan di sekitar sumber air, biaya pemulihan lingkungan akibat abrasi pada pinggiran sungai, bantuan pada kas pembangunan desa pemilik sumber air dan desa di sekitarnya, kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batola pemilik sumber air.

Pola keuangan bisa dilakuan seperti mekanisme retribusi pada umumnya, namun apabila pola pengelolaanya akan dilakukan menurut pola keuangan BLU, maka pemerintah daerah harus membuat satu unit yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai suatu BLU. Karakteristik dari BLU itu sendiri salah satunya adalah menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat. Jadi, apabila ingin dikelola secara BLU maka pola pengelolaan dari alur Sungai Batola pun harus menghasilkan suatu jasa layanan yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Contoh kasus serupa dapat disimak pada kasus Pemerintah DKI Jakarta membuat TRANS JAKARTA dan dikelola secara BLU.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.